PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

1. Layanan Jaringan

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 

2. Layanan Collocation

Layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting

 

3. Layanan Hosting

Jasa internet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses publik.

 

4. Video Conference

Layanan telekomunikasi interaktif melalui audio dan video

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sistem Informasi Kesehatan Regional Timur

Dipublikasikan Pada : MON, 14 MAR 2016, Dibaca : 1.848 Kali
Pusat Data dan Informasi kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) pada tanggal 6-9 Maret 2016 di Ambon, Maluku. Rakontek kali ini diselenggarakan bagi provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia melingkupi delapan provinsi, yaitu : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Peserta pertemuan adalah pengelola data dan informasi dari dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Dari delapan dinas kesehatan provinsi yang diharapkan hadir, satu provinsi berhalangan hadir yaitu Provinsi Papua.

Rakontek dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS. Pada pembukaan disampaikan bahwa pembangunan kesehatan seringkali menemui kendala dalam tahap pengambilan kebijakan yang di antaranya disebabkan ketiadaan data dan informasi yang memadai. Kapusdatin juga menyampaikan bahwa dalam rangka penataan sistem informasi kesehatan, saat ini sedang dirintis beberapa perumusan kebijakan sebagai landasaan penyelenggaraan SIK. Pada akhir sambutannya, Kapusdatin menyampaikan bahwa diharapkan dengan rakontek ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Selain menghadirkan narasumber yang mewakili substansi di tiap bidang dan bagian di Pusat Data dan Informasi, pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Aspek anggaran merupakan salah satu komponen pendukung yang memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Rakontek regional timur ini juga berupaya menggali permasalahan yang dihadapi di delapan provinsi dengan menyediakan sesi diskusi kelompok. Pada sesi ini seluruh peserta dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan empat topik spesifik yaitu ; pemanfaatan dana dekonsentrasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan data rutin, sistem informasi, dan pengelolaan teknologi informasi. Tiap kelompok mempresentasikan poin-poin permasalahan yang menjadi penekanan berdasarkan empat topik spesifik tersebut pada rapat pleno di akhir sesi.

Pertemuan Rakontek ini selain digelar untuk membahas permasalahan seputar Sistem Informasi Kesehatan, juga mengagendakan adanya desk data. Pada sesi desk data ini peserta yang hadir berdialog dengan pengelola data di Pusdatin untuk mereview data apa saja yang sedianya harus dilengkapi oleh daerah sehingga diketahui kompenen data yang belum bisa dipenuhi dan apa permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut.

Rakontek regional timur ditutup dengan menyepakati rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pusdatin, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh Pusdatin yaitu :
  •     Menyelesaikan dan melakukan sosialisasi regulasi SIK secara berjenjang,
  •     Melakukan advokasi ke kepala daerah (salah satunya melalui surat edaran)
  •     Menambah jumlah alokasi dan menu kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2017, diantaranya insentif untuk tenaga/pengelola
  •     SIK di puskesmas,
  •     Memperjelas dan mendetailkan menu DAK untuk penguatan SIK
  •     Meneruskan integrasi antar aplikasi di semua tingkat adminitrasi hingga fasyankes,
  •     Melakukan advokasi ke kementerian terkait untuk memfasilitasi infrastruktur dan jaringan khususnya daerah terpencil.

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh dinkes provinsi dan dinkes kab/kota yaitu :

    Melakukan  advokasi kepada Bappeda dan DPRD agar berkomitmen terhadap pengalokasian anggaran kesehatan minimal
    10% dari APBD
    Advokasi kepada Kepala Daerah dan stakeholder untuk berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
    (SIK)
    Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pengelola SIK provinsi/kabupaten/kota dengan pengelola program
    Berkomitmen terhadap penyelenggaraan komunikasi data
    Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan sumber data (puskesmas, rs, dll)
    Menyampaikan feedback data hingga tingkat puskesmas.

Informasi Terkait Lainnya