PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

1. Layanan Jaringan

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 

2. Layanan Collocation

Layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting

 

3. Layanan Hosting

Jasa internet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses publik.

 

4. Video Conference

Layanan telekomunikasi interaktif melalui audio dan video

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Peningkatan Kualitas Data Dalam Penyusunan Profil Kesehatan

Dipublikasikan Pada : FRI, 15 APR 2016, Dibaca : 1.330 Kali
Bali, 14 April 2016
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Workshop Profil Kesehatan dan PMKDR di Bali pada tanggal 11-15 April 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola data dari 32 provinsi, 3 orang peserta dari unit-unit Kementerian Kesehatan (Ditjen Yankes, Ditjen P2P, dan Ditjen Kesmas) serta staf di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi. Pertemuan ini di buka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS, dalam sambutannya beliau mengatakan perlunya peningkatan kualitas data, penerbitan profil yang tepat waktu serta pentingnya seksi khusus yang menangani data.
Pada materi pertama, Dr. drh Didik Budijanto, M.Kes  menyampaikan materi tentang Dukungan Peningkatan Kualitas Data terhadap Penyusunan Profil Kesehatan, ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas data yaitu : hardware, software dan brainware (merupakan point yang lebih berpengaruh). Dukungan kualitas data terdiri dari : pengembangan HDD, pengembangan set data, peningkatan kapasitas petugas SIK, pendampingan petugas SIK daerah, validasi rutin, pengembangan template data prioritas dan SIP, pelaksanaan riset operasional, pemeringkatan profil kesehatan kab/kota sebagai embrio untuk melihat indeks kualitas data rutin. Sebuah Profil yang berkualitas bias digunakan untuk perencanaan, advokasi, monev, pengukuran indeks kualitas data rutin dll.
Pada materi PMKDR para narasumber menjelaskan mengenai tool-tool PMKDR, yang terdiri dari Telaah Laporan, Verifikasi Data dan Penilaian Sistem Monev. Imlementasi PMKDR sudah dilaksanakan pada tahun 2013-2014, jadi diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi sudah melaksakannya minimal 1 kali/tahun agar menghasilkan data yang berkualitas.
Hari ke-3 workhop para peserta workhop profil kesehatan dan PMKDR melakukan verifikasi data ke ke Dinas Kesehatan Kab.Badung, Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Mengwi III, Dinas Kesehatan Kota Denpasar Barat II dan Puskesmas Kota Denpasar Selatan I. Adapun verifikasi data yang dilakukan adalah data program TB dan program kesehatan ibu dan anak.
Kepala Subbidang Analisis Data, Cecep Slamet Budiono, SKM, MScPH menjelaskan bahwa juknis profil merupakan acuan penting dalam penyusunan profil kesehatan. Metode pengumpulan data dalam penyusunan profil kesehatan bisa melalui pelaporan di fasyankes, sensus, survei dll.
Adapun materi penyajian data disampaikan Dr. Ansariadi, SKM, MScPH (Dekan FKM Unhas), salah satu masalah yang timbul dalam penyajian data adalah kelengkapan data yang masih rendah, data yang kurang update dll. Dalam penyajian data perlu di perhatikan ukuran epidemiologi yang akan digunakan Dr. dr. Sabarinah B. Prasetyo, MSc menjelaskan bahwa data harus memiliki 4 dimensi yaitu : reability, validity, safety dan practicality. Profil kesehatan meyajikan data agregat yaitu data status kesehatan. Validasi data terdiri dari 2 langkah yaitu : data screening dan data verrification
Kepala Subbidang Diseminasi Informasi menjelaskan bahwa perlunya dilakukan Pemeringkatan Profil untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas profil kesehatan. Pusat Data dan Informasi telah melakukan penilaian terhadap profil kesehatan kab/kotatahun 2013, adapun hal-hal yang dinilai adalah : kelengkapan unit, kelengkapan indikator,akurasi dan konsistensi data.
Oleh karena itu kualitas data perlu ditingkatkan dalam penyusunan profil kesehatan, salah satunya dengan cara melakukan PMKDR di level pusat, provinsi atau pun kab/kota minimal 1 tahun sekali.


Informasi Terkait Lainnya