PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

1. Layanan Jaringan

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 

2. Layanan Collocation

Layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting

 

3. Layanan Hosting

Jasa internet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses publik.

 

4. Video Conference

Layanan telekomunikasi interaktif melalui audio dan video

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pusat Data dan Informasi Selenggarakan Rakontek Regional Timur di Manado

Dipublikasikan Pada : FRI, 10 FEB 2017, Dibaca : 53 Kali
Sebagai upaya untuk percepatan perwujudan sasaran rencana strategis pengelolaan data dan informasi kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Sistem Informasi Kesehatan (Rakontek SIK) untuk wilayah regional timur pada tanggal 30 Januari-3 Februari 2017 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dan pengelola sistem informasi kesehatan tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Dinas Kesehatan yang berada di wilayah timur Indonesia, yaitu :

1.    Provinsi Bali
2.    Provinsi Kalimantan Utara
3.    Provinsi Sulawesi Utara
4.    Provinsi Sulawesi Tengah
5.    Provinsi Sulawesi Selatan
6.    Provinsi Sulawesi Tenggara
7.    Provinis Gorontalo
8.    Provinsi Sulawesi Barat
9.    Provinsi Maluku
10.    Provinsi Maluku Utara
11.    Provinsi Papua Barat
12.    Provinsi Papua

Kegiatan ini juga untuk menyelaraskan pelaksanaan program di tiap tingkat administrasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan regulasi dan integrasi sistem informasi kesehatan (SIK). Pada pembukaannya, Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, MKes menyampaikan bahwa integrasi SIK merupakan suatu keniscayaan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya peluang yang dimiliki berupa landasan hukum, kebutuhan data yang tinggi dan perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, terdapat permasalah klasik di tengah kita yaitu pengelolaan SIK yang masih terfragmentasi di beberapa wilayah. Dalam konteksi prioritas kebijakan Kementerian Kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga, SIK terintegrasi dapat hadir untuk mendukungnya.

Pertemuan ini juga membahas beberapa topik terkait pengelolaan SIK di tingkat pusat dan daerah, yaitu :

1.    Implementasi SIKDA P-Care
2.    Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
3.    Integrasi Sistem Informasi Kesehatan
4.    Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus
5.    Implementasi Aplikasi Keluarga Sehat
6.    Keamanana Informasi di Era Siber
7.    Kebijakan Perencanaan dan Anggaran dalam mendukung Sistem Informasi Kesehatan
8.    Juknis Profil, Komdat, PMKDR, dan SPM Kesehatan
9.    Penyelenggaraan Pemetaan Keluarga Sehat dan Data Prioritas di Daerah
10.    Evaluasi Dekon dan DAK       

Pada pertemuan ini juga dilakukan klarifikasi kelengkapan data dari kabupaten/kota dan provinsi terhadap keterisian variabel pada komunikasi data, data dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM). Selain dilakukan terhadap wilayah timur Indonesia, Rakontek SIK juga dilaksanakan di Bali untuk pengelola SIK kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Nusa Tenggara, dan Kalimantan, dan dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau untuk pengelola SIK kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Jawa, dan Sumatera.

Informasi Terkait Lainnya