PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

1. Layanan Jaringan

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 

2. Layanan Collocation

Layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting

 

3. Layanan Hosting

Jasa internet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses publik.

 

4. Video Conference

Layanan telekomunikasi interaktif melalui audio dan video

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Launching e-Perjadin Kementerian Kesehatan RI

Dipublikasikan Pada : FRI, 26 JAN 2018, Dibaca : 1.239 Kali
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamualaikum Wr.  Wb.

Selasa, 23 Januari 2018 Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek meluncurkan (Launching) e-Perjadin di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, tuntutan untuk memaksimalkan peranan TIK dalam sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah semakin besar. Tujuannya adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan, atau biasa kita kenal dengan Good Governance.
 
Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi sehingga sistem dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. 

e-government berarti pemerintah mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk membentuk jaringan sistem manajemen terpadu sehingga sekat organisasi birokrasi dapat dieliminasi dan akses dapat disederhanakan. Salah satu tujuan pengembangan e-government adalah membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien.

Sejalan dengan program e-government, semakin banyak muncul aplikasi administrasi pemerintah berbasis elektronik. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mempermudah proses administrasi, baik administrasi internal maupun pelayanan publik.

Kementerian Kesehatan RI telah membangun Aplikasi e-Office dan mengimplementasikan modul rekam kehadiran sejak awal tahun 2014 sebagai salah satu upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM  aparatur.

Presiden Jokowi telah mengemukakan Kebijakan Satu Data. Data dikeluarkan dari satu pintu dan data harus mudah diakses, sesuai dengan kepentingannya. Sesuai dengan kebijakan tersebut, marilah kita turut mendukung pemanfaatan e-office Kementerian Kesehatan secara terpadu.

Dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan baru yang berlaku terdapat kebutuhan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengembangan di dalam aplikasi tersebut. Salah satu pengembangan yang telah dilakukan yaitu terkait dengan perjalanan dinas pegawai yaitu Modul e-Perjadin. 

Modul e-Perjadin adalah modul yang digunakan untuk mengelola semua keperluan perjalanan dinas, mulai dari surat tugas hingga rincian biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Penggunaan modul e-Perjadin ini diharapkan dapat mulai dilaksanakan di awal tahun 2018 di Kementerian Kesehatan.

Pengembangan Modul e-Perjadin yang ada di dalam Aplikasi e-office diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian Kesehatan. 

Pemanfaatan modul e-Perjadin ini bisa menghemat biaya, memantau daya serap anggaran perjalanan, administrasi menjadi lebih tertata rapi dan aman, dan mudah digunakan (user friendly). Aplikasi ini pun mampu mengetahui dan mengevaluasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, mengetahui daerah yang dituju, dan berapa besar biaya yang dipergunakan sehingga terlihat kinerja dari pegawai tersebut.

Pada kesempatan ini, dilakukan nota kesepahaman sebagai pernyataan komitmen untuk melaksanakan e-Perjadin di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas guna mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Pernyataan komitmen ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dirjen P2P, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Dirjen Kefarmasian dan Alkes yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan.

Tentunya pengembangan aplikasi ini tidak berhenti sampai disini saja, namun terus berkembang seiring dengan kebutuhan mewujudkan good governance.

Akhir kata, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen mendukung program e-government untuk menuju pada good governance.

Informasi Terkait Lainnya